Wali Kota Tarakan Ajak Bank Indonesia Dukung Sertifikasi Halal UMKM

Jurnal News - TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Wali Kota Tarakan, Khairul ikut mendorong Bank Indonesia dan jajaran perbankan agar ikut ambil bagian membantu pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Tarakan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Festival Ramadan dan Road to Khasafa 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara ( KPwBI Kaltara), Minggu (1/3/2026).

Khairul mengapresiasi KPwBI Kaltara yang secara konsisten terus melakukan kegiatan ini setiap tahun.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan.

Khairul juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus berinovasi meningkatkan minat berzakat, berinfak, dan berwakaf.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia seharusnya mampu menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global.

"Kalau dilihat dari jumlah penduduk Muslim, Indonesia itu terbesar di dunia. Tapi dalam ekspor produk halal kita masih di urutan ketiga. Bahkan kemarin kalau tidak salah China dan Brazil juga masuk dalam jajaran negara pengekspor produk halal," ungkapnya.

Karena itu, ia menilai langkah Bank Indonesia dan seluruh stakeholder terkait sudah tepat untuk terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah.

Biaya Sertifikasi Halal

Meski demikian, Khairul menyoroti masih ada persoalan mendasar bagi pelaku UMKM, yakni biaya sertifikasi halal.

Khairul secara terbuka menyebut biaya sertifikasi halal menjadi beban tersendiri bagi UMKM.

"Salah satu syarat untuk masuk ke pasar yang lebih luas tentu sertifikasi halal. Nah ini yang masih menjadi kendala kita sekarang, karena untuk mendapatkan sertifikasi ini kan harus pakai duit,: ungkap Wali Kota Tarakan.

"Biasanya kalau memulai usaha, UMKM ini tak punya duit. Siapa tahu Pak Kepala Bank bisa nyetak duit agak banyak-banyak untuk mereka ini," seloroh Khairul yang disambut tawa hadirin.

Khairul menjelaskan, Pemkot Tarakan setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk membantu UMKM mengurus sertifikasi halal. Namun jumlahnya sangat terbatas.

"Kami setiap tahun menyiapkan, tapi tidak banyak. Biasanya hanya 5 sampai 6 UMKM yang bisa kita bantu. Tidak banyak," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong UMKM agar produknya masuk ke pasar modern seperti Indomaret, Alfamart, dan jaringan ritel lainnya.