Pemerintah Siapkan Anggaran Besar untuk Kesejahteraan Guru dan Revitalisasi Pendidikan

Jurnal News - TANGERANG SELATAN –Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan tambahan anggaran untuk memperkuat mutu pendidikan nasional, termasuk revitalisasi sekolah dan penyediaan papan interaktif digital (IFP).

“Seperti yang Pak Presiden sampaikan, untuk revitalisasi sekolah akan ada penambahan anggaran. Kemudian, penyediaan IFP, ada tiga IFP (papan interaktif, red) per sekolah. Ini semua sedang dalam proses pembahasan, jadi tentu itu juga nanti akan menambah anggaran Kemendikdasmen. Jadi tidak akan terganggu dengan anggaran yang sudah dialokasikan,” kata Suharti, dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Media Massa di Tangerang Selatan, (02/03/2026).

Menurut Suharti, selain peningkatan sarana pendidikan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada kesejahteraan guru, baik ASN maupun non-ASN.

“Ya, jadi kementerian sangat memberikan perhatian pada upaya-upaya peningkatan kompetensi dan juga kesejahteraan guru di Indonesia, baik yang ASN maupun non-ASN. Untuk ASN kita sediakan berbagai tunjangannya, tunjangan profesi, tunjangan khusus guru, dan juga tambahan penghasilan melalui DAK non-fisik, dan itu sudah dialokasikan,” kata Suharti.

Untuk tahun anggaran 2026, lanjutnya, pemerintah menyiapkan alokasi signifikan bagi guru non-ASN di tingkat pusat.

“Untuk tahun 2026 ini menyediakan 14,1 triliun untuk berbagai tunjangan guru. Ada tunjangan profesi untuk guru non-ASN, kami sediakan 11,58 triliun. Kemudian untuk tunjangan khusus non-ASN sekitar 723,5 miliar, dan juga untuk insentif guru non-ASN meningkat menjadi 1,8 triliun tahun ini. Tahun 2025 totalnya hanya 12,48 triliun, jadi meningkat banyak,” jelasnya.

Di daerah, beber Suharti, alokasi tunjangan bagi guru ASN juga mengalami kenaikan.

Tunjangan Guru ASN

“Untuk tunjangan guru ASN tahun 2026 kami alokasikan 74,76 triliun rupiah. Meningkat dari tahun 2025 yang sebanyak 70,06 triliun rupiah. Jadi itu mencakup tunjangan profesi guru, kemudian tunjangan khusus guru, dan juga dana tambahan penghasilan guru,” ujar Suharti.

Terkait pengadaan perangkat Chromebook dan IFP tambahan di sekolah, Suharti menyebut pembahasan masih berlangsung bersama Kementerian Keuangan.

“Sedang dalam proses pembahasan bersama Kementerian Keuangan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tambahan anggaran pendidikan kerap mengalami peningkatan selama tahun berjalan. Pada 2025, misalnya, pagu awal Kemendikdasmen sebesar Rp33,5 triliun meningkat signifikan menjadi Rp64 triliun setelah berbagai program tambahan disetujui.

Mengenai status guru P3K paruh waktu, Suharti menyebut definisi kepegawaiannya masih dalam pembahasan bersama Kemenpan-RB.

“Kalau definisinya, guru P3K paruh waktu itu masuk kategori ASN. Jadi ini sedang dalam proses pembahasannya bersama Kemenpan-RB untuk penanganan mereka,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan penggajian guru P3K paruh waktu tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk prioritas anggaran pendidikan 2026, pemerintah menitikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan, termasuk penguatan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Prioritasnya tentu yang pertama untuk peningkatan mutu melalui berbagai program. Kemudian untuk akses, seperti Program Indonesia Pintar tahun 2026 kita perkuat dan perlebar cakupannya. Dari yang semula hanya SD, SMP, SMA, dan SMK, menjadi tambahannya TK juga kita masukkan. Jadi 888.000 anak TK sudah kita alokasikan anggarannya untuk mendapatkan PIP tahun 2026 ini,” pungkas Suharti. (fs)