Hukum

MA Tegaskan Pentingnya Integritas dan Kualitas Peradilan di Indonesia
Hukum

MA Tegaskan Pentingnya Integritas dan Kualitas Peradilan di Indonesia

Jakarta — Ditjen Badilum kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan kualitas layanan peradilan dengan menggelar kegiatan pembinaan...

PTA Kepri Laksanakan Pengawasan Kinerja di PA Tanjung Balai Karimun
Hukum

PTA Kepri Laksanakan Pengawasan Kinerja di PA Tanjung Balai Karimun

Karimun – Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau melaks...

PN Kepahiang Gelar Aksi Publik untuk Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi
Hukum

PN Kepahiang Gelar Aksi Publik untuk Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

Kepahiang - Langkah nyata menuju birokrasi yang bersih terus digaungkan oleh jajaran peradilan di daerah. Keluarga Besar Pengadilan Negeri (PN) Kepahi...

MK Hapus Frasa Kontroversial dalam Pasal Perintangan Peradilan, Lindungi Advokat dan Jurnalis
Hukum

MK Hapus Frasa Kontroversial dalam Pasal Perintangan Peradilan, Lindungi Advokat dan Jurnalis

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam pasal perintangan peradilan (obstruction of justice)...

MK Revisi Pasal Obstruction of Justice untuk Hindari Salah Tafsir
Hukum

MK Revisi Pasal Obstruction of Justice untuk Hindari Salah Tafsir

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah bunyi pasal obstruction of justice atau perintangan peradilan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor...

MK Hapus Frasa 'Tidak Langsung' untuk Cegah Kriminalisasi dalam UU Tipikor
Hukum

MK Hapus Frasa 'Tidak Langsung' untuk Cegah Kriminalisasi dalam UU Tipikor

istimewaJAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang...

UMS Kolaborasi Kemenkum Jateng Bahas Pembaruan Peradilan Pidana
Hukum

UMS Kolaborasi Kemenkum Jateng Bahas Pembaruan Peradilan Pidana

Solo (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) kembali menegaskan komitmennya sebagai kampus yang responsif terhadap dinamika hukum nasional...

MK Revisi Pasal Perintangan Peradilan, Anggap Bertentangan dengan Konstitusi
Hukum

MK Revisi Pasal Perintangan Peradilan, Anggap Bertentangan dengan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah bunyi pasal obstruction of justice atau perintangan peradilan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tenta...

MK Revisi Pasal Perintangan Peradilan untuk Atasi Ketidakpastian Hukum
Hukum

MK Revisi Pasal Perintangan Peradilan untuk Atasi Ketidakpastian Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah bunyi pasal obstruction of justice atau perintangan peradilan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tenta...

PA Tutuyan Gelar Sidang Teleconference Perdana di 2026
Hukum

PA Tutuyan Gelar Sidang Teleconference Perdana di 2026

Bolaang Mongondow Timur - Pengadilan Agama (PA) Tutuyan melaksanakan persidangan secara elektronik (teleconference) perdana di tahun 2026, pada Senin...