Presiden Prabowo Paparkan Visi Ekonomi di Forum Ekonomi Dunia 2026

Beranda Opini

Opini

Prabowonomics: Diplomasi dan Jalan Keluar Indonesia dari Krisis Global

Wafa 5 min baca

3 Februari 2026 - 03:16

Presiden Prabowo Paparkan Visi Ekonomi Indonesia di Forum Ekonomi Dunia

Presiden Prabowo menjadi sorotan utama saat menyampaikan pidato kunci dalam Sidang Tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Pertemuan bergengsi ini dihadiri oleh para pemimpin negara, akademisi terkemuka, CEO perusahaan global, serta aktivis untuk mendiskusikan tantangan global paling mendesak.

Selama kurang lebih 40 menit, Presiden Prabowo menguraikan lima poin krusial dalam pidatonya: stabilitas ekonomi, investasi Sumber Daya Manusia (SDM), penegakan hukum, ketahanan pangan, dan prinsip diplomasi Indonesia.

Beliau memulai dengan memposisikan Indonesia sebagai mercusuar ekonomi di tengah gejolak krisis global. Argumennya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dalam satu dekade terakhir, rata-rata mencapai 5 persen per tahun. Selain itu, inflasi berhasil dijaga pada angka 2 persen, dan defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Presiden Prabowo, stabilitas ini tercipta berkat kepercayaan global yang dibangun Indonesia dengan selalu memprioritaskan kewajiban finansial, termasuk pembayaran utang luar negeri yang selalu tepat waktu. Lebih lanjut, keberlanjutan komitmen luar negeri dari pemerintahan sebelumnya yang terus dilanjutkan oleh presiden terpilih menjadi pondasi penting bagi Indonesia dalam mempertahankan kepercayaan dunia.

Akar Pemikiran Ekonomi: Prabowonomics dan Jejak Sang Ayah

Pemahaman dan pengetahuan ekonomi Presiden Prabowo berakar kuat dari pengalaman hidupnya. Tumbuh dalam keluarga yang akrab dengan diskusi ekonomi, di mana kakeknya, Margono Djojohadikusumo, dan ayahnya, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, adalah tokoh ekonomi ternama dalam sejarah Indonesia. Pembicaraan mengenai relevansi ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat menjadi keseharian Prabowo, membentuk pemahamannya yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis.

Terdapat tiga persamaan fundamental antara paradigma ekonomi Prof. Soemitro dan Presiden Prabowo:

Nasionalisme Ekonomi dalam Kedaulatan Negara: Keduanya menekankan pentingnya kedaulatan negara dalam pengelolaan ekonomi.

Disiplin Fiskal: Komitmen terhadap pengelolaan anggaran negara yang disiplin dan bertanggung jawab menjadi prioritas.

Penerapan Pasal 33 UUD 1945: Negara berperan sebagai pelindung (bumper) untuk mencegah keserakahan dan memastikan kemakmuran bersama.

Baca Juga : Nasib Mu Hee & Ho Jin: Terjebak Cinta yang Sama

Namun, Presiden Prabowo juga menunjukkan diversifikasi pemikirannya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern Indonesia di kancah global. Jika Prof. Soemitro lebih berfokus pada masalah struktural ekonomi Indonesia pascakemerdekaan, dengan kebijakan seperti Program Benteng tahun 1957 yang mendukung pengusaha lokal, Presiden Prabowo mengelaborasikan pemikiran tersebut. Beliau menekankan pencapaian kesejahteraan melalui program-program yang dapat diakses dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program Ekonomi Berbasis Masyarakat: Kesejahteraan dari Akar

Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang mengutamakan stabilitas dan ketahanan domestik tercermin dalam berbagai program prioritas. Beberapa di antaranya meliputi:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Inisiatif untuk memastikan asupan gizi yang memadai bagi masyarakat.

Penguatan Koperasi Desa: Mendorong partisipasi dan kemandirian ekonomi di tingkat pedesaan.

Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan: Memberikan dukungan infrastruktur dan fasilitas bagi komunitas nelayan.

Cek Kesehatan Gratis: Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.

Pendirian Sekolah Rakyat: Memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketahanan dalam paradigma ekonomi Prabowo sangat penting untuk mencapai persatuan nasional dan menjaga stabilitas. Dalam konteks global, pidato Presiden Prabowo di Davos tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, kesejahteraan, dan program sosial negara, tetapi juga menekankan ketahanan ekonomi yang bersifat bottom-up. Ini berarti memperkuat elemen masyarakat kelas bawah agar lebih siap menghadapi gejolak ekonomi global.

Konsep yang diusung Presiden Prabowo di forum tersebut dapat disimpulkan sebagai “Prabowonomics”. Ini bukan sekadar konsep ekonomi tunggal, melainkan elaborasi komprehensif yang mengintegrasikan ketahanan negara melalui aspek militer, disiplin fiskal, dan kepedulian sosial.

Solusi Taktis: Menghadapi Keserakahan Ekonomi Global

Salah satu langkah taktis kebijakan negara dalam melawan model ekonomi keserakahan adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini telah berhasil menertibkan sekitar 4 juta hektare lahan yang bermasalah secara administrasi, pajak, dan lokasinya berada dalam kawasan hutan.

Proyeksi penyelamatan kerugian negara dan peningkatan pendapatan negara melalui denda dan pajak diperkirakan mencapai Rp150 triliun hingga Rp200 triliun. Dana ini nantinya akan dialokasikan untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah yang tertuang dalam visi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga : Dilema Tunjangan Tambahan Pegawai ( TPP) di Perbatasan Negara

Prospek ini sangat erat kaitannya dengan kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Fokusnya tidak hanya pada ekspor bahan mentah, tetapi juga pada hilirisasi produk melalui pengembangan industri manufaktur.

Hal inilah yang mendasari pernyataan Presiden Prabowo mengenai pendirian Dana Nusantara (Danantara) dengan penyertaan modal sebesar USD 1 Triliun. Keberadaan Danantara diharapkan menjadi lembaga negara yang mampu mengelola kekayaan negara secara terbuka dan profesional. Tujuannya adalah agar Indonesia memiliki daya tawar yang lebih kuat di kancah internasional dan mampu setara dengan kekuatan ekonomi negara-negara adidaya.

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan profesionalisme. Jika hukum dapat dinegosiasikan, segala upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat akan sia-sia.

Presiden Prabowo mengadopsi pendekatan hukum yang agresif, menyasar semua lini, baik pemerintahan maupun sektor swasta, demi memaksimalkan penerimaan negara. Di sektor pemerintahan, ia menerapkan kebijakan efisiensi penggunaan anggaran dari tingkat pusat hingga daerah. Sementara di sektor swasta, fokusnya adalah menyita aset ilegal dan mengembalikannya kepada negara.

Untuk menjamin kelancaran perang melawan keserakahan ekonomi ini, Presiden Prabowo memastikan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung bekerja secara tegas tanpa pandang bulu. Hal ini penting mengingat banyaknya perusahaan yang telah inkrah secara hukum selama puluhan tahun namun belum dapat dieksekusi oleh negara akibat kendala eksternal dan lemahnya penegakan hukum.

Pidato Presiden Prabowo di Davos menegaskan bahwa Indonesia memiliki strategi unik dalam menghadapi krisis global. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum yang profesional, tetapi juga pada politik luar negeri bebas-aktif. Dengan prinsip tidak memiliki musuh dan berteman dengan semua negara, Indonesia memperkuat posisinya untuk keluar dari krisis global.

Tag: berita diplomasi global Indonesia keluar krisis prabowonomics:

Polda Sumut: Bantuan Tanpa Henti Pulihkan Harapan Korban Bencana Batangtoru

Pos Terkait

Berita Utama

Integritas Tidak Diumumkan, Tapi di Buktikan

Opini

Putus-Nyambung dengan Orang Tua: 7 Alasan Psikologis

Opini

Doa Ramadhan 2026: Adab & Teks Lengkap

Opini

3 Zodiak Dekati Takdir Terbaik di 2026

Opini