OJK Sumut Tingkatkan Peran TPAKD untuk Kesejahteraan Masyarakat

Medan, Sumut (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam rangka menyokong kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

"Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan program kerja TPAKD Sumut tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan sektor produktif, serta kelompok masyarakat prioritas," ujar Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara Yusri di Medan, Jumat.

Yusri mengatakan penyusunan program kerja TPAKD merupakan bagian dari siklus tahunan yang mengacu pada roadmap TPAKD 2026-2030 dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia mengatakan program kerja tersebut disusun berdasarkan empat tema utama yakni membuka akses dan mendorong kesejahteraan, masyarakat cerdas dan terlindungi, manfaat akses dan pengelolaan keuangan, serta sinergi membangun Sumut.

Lebih lanjut, keempat tema tersebut diturunkan ke dalam 36 program kerja yang telah diselaraskan dengan kebijakan inklusi keuangan daerah serta usulan organisasi perangkat daerah terkait.

"Salah satu program unggulan yang kembali menjadi fokus pada tahun 2026 adalah pengembangan klaster kemitraan," tutur Yusri.

Ia mengatakan program tersebut dirancang untuk membangun ekosistem usaha dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi di antaranya pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, offtaker.

"Hal ini mendorong penyaluran pembiayaan yang lebih tepat sasaran, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta UMKM berbasis komoditas unggulan Sumut," ucapnya.

Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatera Utara juga merencanakan penguatan akses pembiayaan pada sektor prioritas melalui peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM serta sektor produktif lainnya.

Program tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik perekonomian di masing-masing kabupaten/kota.