Krisis Kepemimpinan KONI Riau: Antara Ambisi dan Sportivitas

Jurnal News - BUKAMATA.CO, PEKANBARU -- Polemik pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau kini berada di titik nadir.

Proses yang seharusnya menjadi ajang adu visi bagi kemajuan prestasi atlet, justru berubah menjadi panggung drama administratif yang berlarut-larut.

Fenomena ini memicu tudingan adanya pihak yang "sengaja menciptakan konflik" karena tidak siap menerima kekalahan dalam proses penjaringan.

Androy Ade Rianda, Anggota DPRD Provinsi Riau, mencium aroma ketidakberesan dalam polemik yang menyandera organisasi olahraga tertinggi di Bumi Lancang Kuning tersebut.

Ia menyoroti sikap Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), Khairul Fahmi, yang hingga kini menolak menandatangani ketetapan calon Ketua KONI Riau.

Baca juga : Edi Basri Skakmat Ketua TPP KONI Riau: Kolektif Kolegial, Bukan Keputusan Pribadi!

Menolak Kalah Lewat Celah Administrasi

Sikap keras kepala di level administratif ini dinilai sebagai upaya menjegal proses demokrasi organisasi. Androy menegaskan bahwa ketidakpastian nahkoda baru ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cermin dari ego segelintir pihak yang mengorbankan stabilitas organisasi demi kepentingan kelompok.

"KONI itu rumah bagi olahraga Riau, jangan dijadikan alat bagi kepentingan segelintir pihak. Kasihan atlet-atlet kita jika melihat kondisi yang tidak kunjung usai seperti ini," ujar Androy, Sabtu (28/2).

Politisi Gerindra ini menyentil bahwa dalam dunia olahraga, sportivitas adalah harga mati. Namun, realita di bursa pemilihan Ketua KONI Riau justru menunjukkan hal sebaliknya, sebuah simulasi buruk tentang bagaimana pihak yang merasa terdesak menggunakan celah administratif untuk menunda hasil akhir.

Dispora Diminta Turun Tangan, Jangan Jadi Penonton

Krisis kepemimpinan ini membuat koordinasi dengan KONI Kabupaten/Kota serta pembinaan cabang olahraga (cabor) menjadi lumpuh.

Androy mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau untuk berhenti menjadi penonton dan segera mengambil langkah konkret sebagai mediator.

Ia mengingatkan, jangan sampai pelaksanaan kegiatan olahraga dan nasib para atlet terhambat hanya karena urusan "tanda tangan" yang sengaja ditahan-tahan.

"Siapa pun yang menang atau kalah harus saling merangkul demi visi besar olahraga Riau. Boleh memiliki jagoan masing-masing, namun jangan sampai mengorbankan jalannya organisasi," tegas Sekretaris Komisi II DPRD Riau tersebut.

Ancaman Stagnasi Prestasi

Polemik yang tidak kunjung clear and clean ini dikhawatirkan akan menciptakan perpecahan permanen di tubuh KONI Riau. Jika faksi-faksi yang bertikai terus memelihara konflik karena ketidaksiapan untuk kalah, maka prestasi olahraga Riau di kancah nasional dipertaruhkan.

Androy menutup dengan peringatan keras bahwa KONI adalah wadah pengabdian, bukan arena perebutan kuasa yang menghalalkan segala cara, termasuk menyandera keputusan administrasi demi kepentingan jagoan tertentu.

Kini, bola panas ada di tangan Dispora Riau. Publik menunggu, apakah pemerintah berani bersikap tegas mengakhiri drama "balas budi" dan "titipan" ini, atau membiarkan olahraga Riau karam dalam konflik internal yang diciptakan secara sengaja.