DPR Pertanyakan Impor Pickup untuk Koperasi Desa Merah Putih

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty (Foto: Dokumen DPR RI)

Kontrak pengadaan 105.000 unit mobil pickup senilai Rp24,66 triliun untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai berdampak strategis bagi distribusi pangan desa dan arah kebijakan industri otomotif nasional.

Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti keputusan impor kendaraan tersebut dan meminta pemerintah menjelaskan dasar pertimbangannya, terutama terkait pemenuhan aturan penggunaan produk dalam negeri.

"Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional," kata Evita dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 Februari 2026.

Pengadaan yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara itu melibatkan dua produsen asal India, yakni 35.000 unit Scorpio pickup dari Mahindra & Mahindra serta 70.000 unit dari Tata Motors, terdiri atas Yodha pickup dan Ultra T.7 Light Truck.

Evita mempertanyakan keputusan impor tersebut karena aturan mewajibkan kementerian atau lembaga mengutamakan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal 25 persen atau kombinasi TKDN dan bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen, sementara kapasitas produksi pickup nasional disebut mencapai sekitar 1 juta unit per tahun.

"Karena itu, argumentasi ketidaktersediaan harus dijelaskan secara objektif. Jangan sampai spesifikasi teknis justru membuat produk dalam negeri dianggap tidak tersedia," ujarnya.

Ia juga meminta transparansi dalam penentuan spesifikasi, terutama jika kendaraan difokuskan pada tipe penggerak empat roda atau 4x4. Menurutnya, mayoritas distribusi logistik desa masih dapat dilayani kendaraan 4x2 yang diproduksi di dalam negeri, sehingga keputusan spesifikasi harus mempertimbangkan efisiensi anggaran dan keberlanjutan operasional koperasi.

EDITOR: RENI ERINA