Akhir Konflik Dualisme Persebaya 1927 Menuju Kongres PSSI Oktober

PR JATIM – Penantian panjang itu akhirnya memasuki garis akhir. Setelah enam tahun terombang-ambing dalam konflik dualisme dan tarik ulur legitimasi, nasib Persebaya 1927 kini berada di ujung keputusan Kongres PSSI Oktober. Bagi ribuan Bonek Mania, momentum ini bukan sekadar agenda organisasi, melainkan penentu hidup-matinya identitas klub kebanggaan Kota Pahlawan.

Konflik bermula pada 2010 ketika terjadi dualisme kepengurusan. Satu kubu memilih berkompetisi di Liga Primer Indonesia (LPI), sementara kubu lain tetap berada dalam sistem kompetisi resmi PSSI. Dualisme itu berujung pada pembekuan dan pelarangan tampil di kompetisi nasional.

Situasi makin pelik ketika PSSI menyatakan Persebaya 1927 bukan lagi anggota federasi. Keputusan tersebut memantik gelombang protes besar dari Bonek. Mereka meyakini Persebaya 1927 adalah entitas sah yang memiliki akar sejarah kuat sejak berdiri pada 1927.

Puncak ketegangan terjadi pada 18 April 2015. Ribuan suporter turun ke jalan menolak pelaksanaan Kongres PSSI di Surabaya. Demonstrasi besar itu menjadi simbol perlawanan atas keputusan federasi yang dianggap tak adil.

Namun perjuangan tidak berhenti di jalanan. Bonek dan manajemen juga menempuh jalur hukum, termasuk menggugat persoalan hak logo dan identitas klub yang diklaim pihak lain. Gugatan tersebut akhirnya kandas di pengadilan. Majelis hakim menolak seluruh materi gugatan dan menilai Persebaya memiliki dasar sejarah serta legalitas kuat, termasuk akta pendirian yang sah.

Putusan itu menjadi energi baru. Kemenangan di pengadilan niaga memperkuat legitimasi Persebaya 1927 dalam menuntut pengakuan resmi. Secara hukum, fondasi klub dinilai kokoh.

Di saat bersamaan, dinamika nasional turut berubah. Kepengurusan PSSI sempat dibekukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, membuka ruang restrukturisasi federasi. Momentum tersebut dimanfaatkan Bonek untuk terus mendesak agar status Persebaya dibahas dalam forum resmi.