Sagu Papua: Kunci Ketahanan Pangan dan Stabilitas Global

RADARBANGSA.COM - Ancaman perang di masa depan diprediksi tidak lagi dilatarbelakangi oleh sengketa batas wilayah maupun benturan ideologi. Perebutan sumber daya alam, khususnya pangan dan energi, diyakini akan menjadi pemicu utama.

Analisis tajam tersebut disampaikan oleh Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Papua Barat, Arnold Rumere. Menurutnya, kelangkaan pangan akibat anomali iklim global akan mendongkrak suhu geopolitik antarnegara.

Baca juga : BPS Sebut Ekonomi Indonesia Resilien dan Tumbuh Solid di Triwulan 1-2026

“Perang di masa depan bukan hanya soal batas wilayah atau ideologi, tetapi soal siapa yang menguasai pangan dan sumber daya. Dalam konteks itu, Papua memiliki posisi yang sangat penting,” ujar Arnold melalui keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2026).

Arnold memaparkan, Bumi Cenderawasih tidak sekadar lumbung mineral raksasa. Hamparan hutan hujan tropisnya merupakan benteng penyangga iklim dunia sekaligus gudang pangan alami.

Baca juga : BPS Catat Kunjungan Wisman dan Wisnus Maret 2026 Naik Hingga 10 Persen

Salah satu pilar utama dari ketahanan pangan ekologis tersebut adalah eksistensi hutan sagu. Tanaman endemik ini telah menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat adat Papua secara turun-temurun.

Berbeda dengan sistem pertanian monokultur yang rapuh terhadap cuaca, sagu mampu tumbuh subur secara alami di lahan basah tanpa membutuhkan bahan kimia industri.

“Di tengah ancaman krisis pangan global, sagu justru menunjukkan ketahanan ekologis. Ini adalah sistem pangan yang sudah teruji oleh waktu,” tambahnya.

Pandangan Arnold tersebut turut diamini oleh Ketua Umum SHI, Ade Indriani Zuchri. Ia menyoroti sengkarut konflik agraria dari kacamata politik, relasi kuasa, dan implikasi kebijakan terhadap masyarakat adat.

Menurutnya, deretan konflik yang membekap perkebunan sagu tidak bisa dipandang sebelah mata hanya sebagai masalah hitung-hitungan ekonomi.

"Ini adalah persoalan politik tata kelola sumber daya yang menyangkut relasi kekuasaan, perlindungan hak masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan," urai Ade.

Pernyataan tersebut selaras dengan temuan riset akademiknya. Diketahui, Ade baru saja merengkuh gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) Jakarta pada 14 Februari 2026 lalu.

"Saya berharap penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat lokal,” harapnya.

Menyambung hal tersebut, Arnold kembali menegaskan bahwa eksploitasi yang mengabaikan keadilan ekologis justru akan melahirkan konflik sosial baru di tengah ketidakstabilan global.

Oleh karena itu, SHI secara institusional mendesak pemerintah agar arah kebijakan pembangunan menempatkan perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat lokal sebagai prioritas tertinggi.

“Papua telah menunjukkan bahwa hutan dapat memberi makan generasi demi generasi tanpa harus dihancurkan. Menjaga hutan Papua berarti menjaga masa depan, bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi dunia,” pungkas Arnold.