Evaluasi Kinerja Polri: Komjen Dedi Prasetyo Sebut 11 Masalah Utama dan Tingginya Persentase Kapolsek Underperformance

Komjen Dedi Paparkan Temuan dalam Rapat Kerja dengan DPR

JAKARTA, DISWAY.ID — Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan adanya sebelas masalah utama yang menjadi perhatian serius atau yang disebut sebagai "rapor merah" bagi institusi Polri. Temuan tersebut diungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/11/2025).

Dua Perspektif dalam Evaluasi Kinerja

Dedi menjelaskan, evaluasi kinerja Polri dilakukan dari dua sudut pandang. Pertama, "invert looking", yang merupakan penilaian dari dalam institusi Polri sendiri. Kedua, "out of looking", yang merupakan penilaian dari masyarakat. "Dari perspektif masyarakat, ada sebelas permasalahan yang harus diselesaikan oleh polisi, termasuk isu kekerasan, pungutan liar (pungli), dan penggunaan kekuatan yang berlebihan," ujarnya.

Dominasi Masalah di Tingkat Daerah

Menurut Dedi, mayoritas masalah yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kinerja Polri terjadi di tingkat daerah. Ia mengacu pada data dari Litbang Kompas dan laporan pengaduan masyarakat (dumas), yang menunjukkan bahwa sekitar 62 persen permasalahan polisi berkaitan dengan wilayah, sedangkan 30 persen berasal dari Mabes Polri.

Data Mengenai Kinerja Kapolsek

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri juga mengungkapkan hasil penilaian kinerja internal yang menunjukkan data mencengangkan. Dari total 4.340 Kapolsek di seluruh Indonesia, sebanyak 67 persen dinilai berkinerja buruk atau underperformance. Dedi menyoroti bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja ini adalah latar belakang pendidikan sebagian besar Kapolsek yang berasal dari Sekolah/Pendidikan Alih Golongan (SAG/PAG).

“Hampir 50 persen Kapolsek diisi oleh perwira lulusan PAG. Ini menjadi salah satu faktor mengapa banyak yang menunjukkan kinerja underperformance,” tegas Dedi.

Langkah Selanjutnya untuk Perbaikan

Temuan ini, menurut Dedi, harus menjadi bahan introspeksi dan perbaikan bagi Polri, terutama dalam hal pelayanan publik, etika, profesionalitas, dan penegakan hukum. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, diharapkan Polri dapat meningkatkan kinerjanya dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.