DPRD Kalteng Dorong Optimalisasi APBD untuk Kesejahteraan Masyarakat

BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Asdy Narang, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap alokasi belanja daerah pada tahun 2026.

Meski terjadi pengurangan, DPRD memastikan anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Asdy, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran sebesar Rp 5,4 triliun. Jumlah tersebut harus digunakan secara efektif di tengah berbagai kebutuhan pembangunan yang masih mendesak.

“Pembangunan tahun 2026 ini dikarenakan ada efisiensi dari pemerintah pusat, otomatis daerah juga mengalami pengurangan anggaran. Kita semaksimal mungkin dengan anggaran yang saat ini Rp 5,4 triliun,” ujar Asdy.

Ia menegaskan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah provinsi, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran tetap berpihak kepada kepentingan publik.

“Kita sebagai anggota dewan tentunya akan mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah provinsi. Dengan anggaran Rp 5,4 triliun ini kita maksimalkan untuk masyarakat,” tegasnya.

Asdy juga menyoroti besarnya kebutuhan anggaran pembangunan di Kalimantan Tengah yang dinilainya belum ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah dan tantangan geografis yang ada. Ia menyebut, anggaran Rp 20 triliun untuk pembangunan dan infrastruktur pun dinilai masih belum mencukupi.

“Anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur angka Rp 20 triliun pun masih tidak cukup, melihat geografis Kalimantan Tengah yang memiliki luasan wilayah sekitar satu setengah kali Pulau Jawa,” ungkapnya.

Ia membandingkan kondisi sekarang dengan masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah sebelumnya, Sugianto Sabran. Pada periode tersebut, kata Asdy, anggaran yang menyentuh kisaran Rp 10 triliun pun masih dirasakan belum optimal untuk menjawab seluruh kebutuhan pembangunan daerah.

“Dulu zaman Gubernur Sugianto Sabran, anggaran kurang lebih Rp 10 triliun masih belum cukup. Memang karena ada efisiensi ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali formula penganggaran bagi daerah dengan wilayah luas dan tantangan infrastruktur tinggi seperti Kalimantan Tengah.

"Pemerataan pembangunan tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang memiliki akses dan kepadatan wilayah lebih tinggi," terangnya.