DPR RI Perkuat Pendidikan Vokasi dan SDM di Kalimantan Selatan

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi IX DPR RI memperkuat pendidikan vokasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui pengawasan dan dukungan peningkatan kapasitas pelatihan kerja agar selaras dengan potensi besar sumber daya alam daerah tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini pada kunjungan kerja ke Banjarbaru, Jumat, mengatakan pihaknya menerima berbagai masukan strategis terkait dengan ketenagakerjaan, penguatan SDM, serta peningkatan layanan pendidikan vokasi yang menjadi fokus pembahasan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

“Kami mendapatkan banyak masukan dari pemerintah daerah, dinas terkait, serta para mitra. Diskusi berlangsung sangat terbuka dan konstruktif,” ucapnya.

Ia mengungkapkan Kalsel merupakan daerah yang kaya sumber daya alam, namun sejumlah indikator ketenagakerjaan seperti kompetensi, kreativitas, dan daya saing tenaga kerja dinilai masih perlu ditingkatkan, sehingga kondisi tersebut harus dijawab melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.

“Pendidikan vokasi perlu diperkuat secara lebih intensif dan berbasis kebutuhan industri. Kurikulum pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta keterlibatan dunia usaha dan dunia industri harus diselaraskan agar lulusan benar-benar siap kerja,” katanya.

Ia menyebutkan penguatan itu dapat dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), Balai Latihan Kerja (BLK), maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang selama ini menjadi ujung tombak pelatihan kerja di daerah.

Komisi IX juga memperoleh informasi bahwa pemerintah pusat berencana meningkatkan status UPTD di Kalsel menjadi UPT tingkat nasional.

Ia berharap, peningkatan status tersebut berdampak pada peningkatan standar fasilitas, kualitas instruktur, serta daya tampung peserta pelatihan.

“Mudah-mudahan dengan peningkatan status ini, kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi semakin baik, sehingga berdampak langsung pada peningkatan SDM di daerah,” kata Yahya Zaini.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Syarifuddin menyampaikan berbagai isu strategis telah dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk paparan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah lainnya.

“Banyak hal yang sudah disampaikan dari dinas-dinas provinsi, baik dari Disnakertrans maupun Dinas Kesehatan. Kami sangat menyambut positif apa yang menjadi perhatian dan masukan dari Komisi IX. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini, berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah dapat dibantu penyelesaiannya,” ujarnya.

Komisi IX DPR RI berharap hasil kunjungan kerja ini segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terukur, sehingga potensi ekonomi Kalsel dapat diimbangi dengan SDM yang unggul, produktif, dan berdaya saing tinggi.