DPR Minta Keterlibatan dalam Rencana Pengiriman TNI ke Gaza

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Syamsu Rizal meminta Kementerian Pertahanan untuk melibatkan DPR dalam rencana pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai rencana pengiriman pasukan ke Gaza merupakan keputusan krusial yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan anggota dewan.

Dia pun mendorong Kementerian Pertahanan untuk menjelaskan bagaimana rinciannya melalui rapat kerja dengan Komisi I DPR. “Keputusan sebesar ini harus melalui pembahasan matang dan transparan,” kata Syamsu Rizal dalam keterangan tertulis di laman Fraksi PKB pada Jumat, 20 Februari 2026.

Syamsu menyampaikan, pengiriman pasukan ke Gaza membutuhkan kesiapan khusus dari sisi strategi, perlengkapan hingga mitigasi risiko. Dia juga memandang terdapat potensi gesekan yang besar antara TNI dengan pasukan perlawanan di Gaza mengingat itu daerah konflik aktif yang bisa membahayakan keselamatan prajurit.

Dengan mempertimbangkan itu, Syamsu memandang penjelasan lengkap dari Kementerian Pertahanan perlu disampaikan ke DPR sebagai perwakilan rakyat. Dalam rapat itu ia ingin mengetahui bagaimana tujuan, mandat, aturan pelibatan hingga skema perlindungan bagi TNI.

Penjelasan itu dianggap bisa mencegah kebingungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang hendak mengirimkan delapan ribu personel TNI ke wilayah Gaza. “Jangan sampai ada keputusan strategis yang minim penjelasan kepada rakyat,” kata Syamsu.

Rencana pengiriman delapan ribu pasukan ke Gaza telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington D.C., Amerika Serikat pada Kamis, 19 Februari 2026.

Prabowo menyampaikan janji itu di hadapan sekitar 20 pemimpin negara anggota Dewan Perdamaian, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. "Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8 ribu atau lebih jika perlu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan gencatan senjata di Gaza memiliki capaian yang nyata. Maka dari itu, Indonesia siap mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewujudkan solusi damai untuk masalah Palestina dan di Gaza.

Menurut Prabowo, para prajurit TNI akan bergabung dengan pasukan perdamaian dari berbagai negara untuk misi di Gaza. Pengiriman ribuan aparat militer itu menyusul keputusan Indonesia yang menerima tawaran AS untuk duduk di posisi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) besutan Trump.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan rencana keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional itu sudah mendapat persetujuan dari otoritas Palestina. Juru bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mengatakan pihak Palestina telah mengetahui rencana tersebut dan menyetujuinya karena sejalan dengan misi kemanusiaan yang dibawa Indonesia.

“lni dilakukan dengan konsen dari pihak Palestina. Sehingga hal ini menjadi suatu kesatuan keterlibatan Indonesia dalam ISF,” kata Nabyl dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Februari 2026.

Meski begitu, hingga kini pemerintah Indonesia belum mengumumkan jadwal keberangkatan maupun rincian teknis, termasuk mandat operasional, lama penugasan, titik penempatan, dan mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Adapun keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian menuai kritik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, misalnya, menilai keanggotaan dalam badan internasional besutan AS ini mengkhianati semangat dan nilai-nilai rakyat Indonesia yang selama ini memihak Palestina.

YLBHI menyoroti rencana pengiriman ribuan tentara Indonesia untuk ‘membantu’ AS dan Israel dalam melakukan demiliterisasi kepada Hamas di Palestina. YLBHI menegaskan ini preseden buruk terhadap hak Palestina sebagai sebuah negara.