Azis Subekti Tegaskan Kesejahteraan Guru Tidak Bisa Dibandingkan dengan Program MBG

Ringkasan Berita:

Azis Subekti menolak keras upaya membenturkan anggaran gaji guru dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan anggaran pendidikan 20 persen APBN bukan sekadar hitungan fiskal, melainkan komitmen politik negara terhadap masa depan bangsa.

Azis juga mengingatkan bahwa kesejahteraan guru harus dibarengi pemerataan distribusi, pelatihan berbasis praktik terbaik, serta perbaikan infrastruktur pendidikan, agar sinergi antara guru kompeten dan murid sehat benar-benar terwujud.

SURYA.co.id - Inilah rekam jejak Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra yang sedang jadi sototan karena membela profesi guru.

Aziz Subekti pang pasang badan meminta agar kesejahteraan guru tidak dibanding-bandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Bagi Azis Subekti, mempertentangkan hak guru dengan hak dasar anak adalah sebuah kegagalan dalam memahami cara membangun manusia.

Azis Subekti secara terbuka mengkritik pihak-pihak yang mencoba membenturkan anggaran gaji guru dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baginya, kedua hal tersebut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

"Saya ingin mengatakan ini dengan terang, membandingkan anggaran MBG dengan gaji guru adalah kekeliruan kategoris. Itu seperti membandingkan hak anak dan hak orang tua," tegas Azis dalam keterangannya, Senin (16/2/2026) dikutip Surya.co.id dari Tribunnews.com.

Aziz menilai bahwa guru dan kecukupan gizi siswa adalah dua pilar utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Mengadu keduanya berarti merusak fondasi rumah yang sedang kita bangun bersama," tambahnya.

Pendidikan Bukan Sekadar Angka Fiskal

Sebagai legislator, Azis mengingatkan bahwa amanat konstitusi telah menetapkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan.

Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar hitungan akuntansi.

"Besaran anggaran tersebut bukan sekadar angka fiskal, melainkan pernyataan politik bahwa masa depan bangsa tidak boleh ditawar," ujar pria lulusan Magister Teknik Universitas Indonesia ini.

Meskipun ia mengakui sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai, Azis menilai hal itu sangat wajar karena guru adalah jantung dari sistem pendidikan.

Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa kesejahteraan saja belum cukup jika distribusi tenaga pendidik masih berantakan.

"Tetapi kesejahteraan saja tidak cukup. Distribusi guru masih timpang. Pelatihan belum sepenuhnya berbasis praktik terbaik. Infrastruktur di banyak wilayah 3T masih menyisakan ruang kelas rusak, sanitasi minim, dan akses internet terbatas," paparnya.