Asdy Narang Dorong Pemprov Kalteng Optimalisasi APBD 2026 untuk Kesejahteraan Masyarakat

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Asdy Narang, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026.

Asdy mengungkapkan, saat ini Pemprov Kalteng mengelola anggaran sebesar Rp5,4 triliun. Angka tersebut mengalami penyesuaian akibat kebijakan pusat, sehingga menuntut penggunaan yang jauh lebih efektif dan tepat sasaran.

“Pembangunan tahun 2026 ini dikarenakan ada efisiensi dari pemerintah pusat, otomatis daerah juga mengalami pengurangan anggaran. Kita semaksimal mungkin dengan anggaran yang saat ini Rp5,4 triliun,” ujar Asdy di Kantor DPRD Kalteng, Rabu, 18 Februari 2026.

Politisi ini menegaskan bahwa DPRD akan memperketat fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan pemprov. Hal ini bertujuan agar alokasi dana yang terbatas tetap berpihak pada kebutuhan publik yang mendesak.

“Kita sebagai anggota dewan tentunya akan mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah provinsi. Dengan anggaran Rp5,4 triliun ini kita maksimalkan untuk masyarakat,” tegasnya.

Asdy menilai anggaran saat ini sebenarnya masih jauh dari ideal mengingat luas wilayah Kalteng yang mencapai satu setengah kali Pulau Jawa. Menurutnya, tantangan geografis yang berat membutuhkan dukungan finansial yang jauh lebih besar untuk sektor infrastruktur.

“Anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur angka Rp20 triliun pun masih tidak cukup, melihat geografis Kalimantan Tengah yang memiliki luasan wilayah sekitar satu setengah kali Pulau Jawa,” ungkap Asdy.

Ia kemudian membandingkan kondisi fiskal saat ini dengan masa kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran, di mana anggaran yang mencapai Rp10 triliun pun dianggap belum mampu menjawab seluruh tantangan pembangunan daerah.

“Dulu zaman Gubernur Sugianto Sabran, anggaran kurang lebih Rp10 triliun masih belum cukup. Memang karena ada efisiensi ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ke depan, Asdy berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali formula penganggaran bagi daerah dengan karakteristik wilayah luas dan tantangan infrastruktur tinggi. Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan tidak seharusnya disamaratakan dengan daerah yang memiliki akses lebih mudah.

kesehatan, dan pemulihan ekonomi tetap menjadi fokus utama dalam APBD 2026.

(Syauqi)